Pengamat: Belum Tentu Kubu Oso Yang Diakui

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Syamsuddin Radjab ikut mencermati konflik internal di Partai Hanura, antara kubu kubu Sarifuddin Sudding dangan Oesman Sapta Odang (OSO).
Dia mengatakan, belum tentu kubu OSO diakui sebagai pengurus Partai Hanura yang sah oleh penyelenggara pemilu, meski mengantongi Surat Keputusan (SK) dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Menusia (Kemenkumham) terkait kepengurusan yang baru.
Hal tersebut bisa dilihat dari pengalaman konflik internal yang terjadi di beberapa partai politik sebelumnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Jika belajar dari pengalaman PPP, maka tidak berarti OSO yang sudah mendaftarkan (kepengurusan,red) lebih dulu, otomatis diterima. Sejauh mekanisme penggantian di parpol itu dilanggar, boleh saja ditolak dan diverifikasi ulang terhadap dua kubu ini," ujar Syamsuddin di Jakarta, Sabtu (20/1).
Syamsuddin menyarankan, dua kubu sebaiknya segera berdamai. Karena bisa saja KPU akhirnya menyatakan Partai Hanura tidak lolos, karena tidak memenuhi syarat saat verifikasi faktual dilakukan lantaran saling klaim kepengurusan yang tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah.
"Kalau dualisme kepengurusan terus berlangsung di daerah, dapat menyebabkan tidak memenuhi persyaratan parpol. Kemungkinan batal ikut pemilu," ucapnya.
Syamsuddin menilai, jalan damai yang diambil dua kubu tidak hanya bermanfaat bagi Hanura. Tapi juga bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.
Masyarakat akan belajar, bahwa sepelik apapun konflik yang mengemuka, bisa diselesaikan jika ada komitmen dari kedua belah pihak untuk sama-sama berdamai.(gir/jpnn)
Kalau dualisme kepengurusan terus berlangsung di daerah, dapat menyebabkan tidak memenuhi persyaratan parpol. Kemungkinan batal ikut pemilu.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina