Pengamat: Berantas Dulu Korupsi, Baru Bela Negara

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna menilai aneh jika saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan ingin melaksanakan program bela negara. Kewajiban bela negara, menurutnya belum diperlukan saat ini karena kewajiban itu hanya diperlukan kalau ada musuh dari luar.

“Saat ini musuh nomor satu di Indonesia berasal dari dalam sendiri terutama dari dalam pemerintahan yaitu korupsi. Pemerintah berantas saja dulu korupsi yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan good governacne. Untuk apa bela negara kalau nyata-nyata musuh di dalam sendiri bergentayangan merusak negara,” kata Budyatna, Rabu (14/10).

Budyatna mengingatkan pemerintah jangan memberi berbagai kewajiban dulu kepada rakyatnya jika pemerintah belum sanggup melaksanakan kewajibannya. Indonesia saat ini tidak dhancurkan dari luar, tapi dari dalam pemerintahannya sendiri.

Menurutnya, kalau ada kewajiban rakyat maka kewajiban itu adalah menghancurkan para koruptor di pemerintahan.

“Jangan Cuma bisa menuntut pada rakyat harus melakukan ini dan itu, sementara pemerintah sendiri tidak melaksanakan kewajibannya. Bisa tidak, pemerintah yang dipimpin Jokowi memberantas korupsi di jajarannya sendiri? di internalnya sendiri? Negara ini hancur dan tidak ada yang membela karena pemerintahnya sendiri. Indonesia hancur karena korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Budyatna heran dengan pernyataan Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang akan mengusir warga negara Indonesia dari Ibu Pertiwi kalau tidak melaksanakan kewajiban itu.

Dia pun meminta agar pemerintahan ini tidak membuat pernyataan atau langkah yang aneh lagi karena sudah banyak langkah yang salah yang dilakukan pemerintahan ini.

“Ini memang pemerintahan yang aneh, banyak menterinya tidak memahami peraturan. Sekarang mau usir warga negara, memangnya ini negara punya nenek moyangnya? Jangankan mengusir warga negara dari Indonesia, mengusir Presiden dari Istana saja tidak bisa sembarangan. Lah ini cuma setingkat menteri mau mengusir warga negara,” tegasnya.