Pengamat Bilang Begini Soal Pernyataan Mega Terkait Kapolri

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin angkat suara menanggapi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Inews Tower, Jakarta, Selasa (30/7).
Mega dalam pidatonya menyinggung berbagai hal di antaranya terkait pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mega dalam pidatonya juga menyinggung soal institusi kepolisian. Dia mengatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Menanggapi hal tersebut Ujang menilai semua pihak penting menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi.
"Sejatinya kalau urusan hukum, biar hukum yang bertindak. Kalau tidak bersalah pasti bebas. Kalau bersalah secara hukum, entah itu pejabat atau rakyat, ya bisa ditangkap dan diadili," ujar Ujang dalam keterangannya, Kamis (1/8).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini lebih jauh melihat pernyataan Mega seperti bagian dari perang psikologi dengan institusi hukum.
"Dalam konteks ini saya melihat pernyataan mendatangi kapolri, merupakan bagian dari perang psikologi dengan insitusi hukum, khususnya kepolisian," ucapnya.
Menurut Ujang, sudah waktunya semua pihak mendukung institusi hukum bertindak secara profesional sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
Pengamat politik bilang begini soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait penegakan hukum dan Kapolri
- Menhut-Kapolri Teken Perpanjangan MoU Penanganan Karhutla
- Kapolri & Menhut Perkuat Sinergitas Upaya Perlindungan Kawasan Hutan
- Polri Persiapkan Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2025
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- Ketua MUI Palu Desak Kapolri Percepat Penanganan Kasus Ini
- Penerapan Asas Dominus Litis Dinilai Berdampak Buruk bagi Sistem Peradilan Indonesia