Pengamat: Bisa Saja Melibatkan Orang Dalam Istana

"Tapi yang terjadi justru politik pembiaran, dan korban terus berjatuhan. Kalau dibiarkan begini tanpa ada sikap tegas, maka wajar bila muncul dugaan-dugaan. Bisa saja ada orang dalam Istana yang ikut terlibat. Karena (mereka) memakai kop resmi Istana Kepresidenan dan diterima oleh kepala daerah," ujar Syarif.

Yang lebih disayangkan lagi katanya, kejadian ini membuktikan bahwa tidak ada garis koordinasi yang tepat dan cepat antara pemda dengan pemerintah pusat. "Otonomi daerah bukan berarti kebebasan total tanpa garis komunikasi. Kasus ini menjadi bukti bahwa garis koordinasi antara pusat ke daerah serta sebaliknya, tidak jalan. Istana Kepresidenan juga tidak aktif menangkap isu yang berkembang di tingkat daerah," jelas Syarif.

Seharusnya, bila mencatut nama Presiden bahkan menggunakan lambang negara, pihak kepresidenan menurut Syarif, bisa segera mengusut karena sudah masuk ranah pidana. Namun sayangnya, justru badan ini terus bergerilya ke berbagai provinsi dan merekrut banyak korban yang dijanjikan jadi PNS.

"Pihak kepresidenan tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi. Mereka juga harus melakukan evaluasi, mengapa bisa kop resmi Istana dijadikan alat rekayasa, dan mengapa kepala daerah bisa percaya begitu saja? Ini masalah besar yang terorganisir dengan sangat baik oleh oknum-oknum," tukasnya. (afz/jpnn)