Pengamat: Dahlan Iskan Berani Dicoret Karena Bersih
__foto.jpg)
jpnn.com - Dahlan Iskan meminta namanya dicoret sebagai peserta konvensi Partai Demokrat jika Komite Konvensi yakin dengan tuduhan Jaringan Advokat Publik (JAP) bahwa dirinya telah korupsi.
Menteri BUMN tersebut berani bersikap demikian dinilai karena dilandasi tiga hal. "Pertama, dia merasa bersih. Kedua, dia orang independen. Kalau (konvensi) nggak diterusin, dia juga nggak akan kurang kesibukan," jelas pengamat politik M. Qodari kepada Rakyat Merdeka Online (JPNN Group), Kamis (9/1).
Terakhir, sambung Qodari, Dahlan Iskan merasa ada peserta lain yang lebih diprioritaskan. Dalam berbagai kunjungan ke daerah, ada peserta yang dikawal sejumlah pengurus inti Partai Demokrat.
"Itu memang harus diterima sebagai realitas politik," imbuh Direktur Indo Barometer ini.
Qodari mengungkapkan itu karena pada saat Kongres Demokrat Mei 2010 lalu di Bandung juga demikian. Saat itu, pengurus inti Demokrat bahkan keluarga SBY mendukung Andi Mallarangeng. Namun, yang keluar sebagai pemenang adalah Anas Urbaningrum.
"Jadi tidak jaminan. Yang menentukan, kan suara rakyat. Apalagi sosialisasi yang paling masif itu Pak Dahlan. Survei Indo Barometer, 12,1 persen responden memilih Pak Dahlan Iskan, sementara urutan di bawahnya terpaut jauh," demikian Qodari. (rmol/jpnn)
Dahlan Iskan meminta namanya dicoret sebagai peserta konvensi Partai Demokrat jika Komite Konvensi yakin dengan tuduhan Jaringan Advokat Publik (JAP)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD