Pengamat: Dinasti Politik Membajak dan Membonsai Demokrasi Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan karena membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
“Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,” ujar Lili Romli di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Menurut Lili, banyak kasus di Indonesia. Sebab, demokrasi elektoral hanya sekadar formalitas.
Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi.
Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif.
“Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif,” ujarnya.
Lili menyebut negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi.
Namun, tidak ujug-ujug berkuasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain.
Peneliti senior dari BRIN Profesor Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan karena membajak dan membonsai demokrasi khususnya di negara berkembang.
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Kampanye Hitam Ancam Demokrasi Sumsel, Masyarakat Diharapkan Cerdas Pilih Pemimpin
- The Habibie Center Soroti Tantangan & Peluang Masa Depan Demokrasi
- Pilkada 2024: AKBP Fahrian Ajak Personel jadi Pahlawan Demokrasi
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi