Pengamat: DPR Harus Bentuk Pansus Freeport

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan kalau MKD sudah selesai membahas etik yang bermuara kepada pengunduran diri Setya Novanto selaku Ketua DPR. Agar kasus papa minta saham benar-benar tuntas, Pangi menyarankan agar dilanjutkan ke proses hukum di KPK, Kejagung dan Polri.

“Jangan sampai energi masyarakat habis menonton panggung politik menumbangkan seseorang namun mengaburkan inti persoalan yaitu PT Freeport yang merugikan kepentingan nasional dan tidak menguntungkan rakyat,” kata Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi wartawan, Kamis (17/12).

Kalau sudah ada yang diduga melanggar UU dan konstitusi ujarnya, maka dimungkinkan pembentukan Pansus PT Freeport.

“Namun pembentukan Pansus Freeport kuat dugaan saya politik balas dendam DPR. Ini yang patut kita waspadai, serangan balik Partai Golkar," tegas Pangi.

Menurutnya, Partai Golkar adalah partai yang banyak akalnya. “Bisa saja tidak masalah Setya Novanto tumbang di MKD dan mundur karena alasan azas manfaat untuk menciptakan ketenangan masyarakat. Namun Pansus Freeport bolanya ada di eksekutif, gantian yang mainkan bola. Giliran eksekutif dikerjain oleh DPR,” katanya.(fas/jpnn)