Pengamat Dukung Sikap PKS
Dorong Peluang Capres Independen
Selasa, 05 April 2011 – 07:01 WIB
JAKARTA – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berani berbeda dengan partai-partai lain dengan mendorong konsep calon presiden (capres) independen pada pemilu berikutnya mendapat dukungan positif. Sebab, dengan kehadiran capres independen akan menunjukan bahwa Indonesia sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. ”Kalau kita sudah memulai itu dari sekarang, saya pikir pada Pemilu 2014 mendatang kita sudah siap memunculkan capres independen. Meskipun, sekarang masih ada sejumlah partai yang tidak setuju dengan konsep capres independen, tapi jika partai-partai itu memahami hakekat demokrasi, mereka pasti akan setuju juga dengan capres independen. Karena itu, saya salut dengan sikap PKS yang berani mendorong konsep capres independen,” papar Umar.
Pengamat politik CIDES Umar Joworo mengatakan sebagai negara demokratis Indonesia memang sudah sewajarnya membuka ruang untuk kehadiran capres independen. Dengan begitu, masyarakat diberi pilihan alternatif untuk memilih calon-calon lain selain yang diusung oleh partai politik. ”Secara prinsip, memang sudah waktunya Indonesia berani menghadirkan sosok capres independen,” kata Umar.
Meskipun, lanjut Umar, harus melalui sejumlah syarat. Yang pertama, harus diubah terlebih dulu perundangan-undangan yang berlaku dengan diawali amandemen UUD 1945. Setelah itu, syarat-syarat sebagai capres independen harus ketat sehingga tidak muncul capres yang tidak memiliki karakter ke-Indonesia-an. Untuk syarat-syarat ini jangan sampai membuka peluang negatif bagi kelangsungan politik nasional.
Baca Juga:
JAKARTA – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berani berbeda dengan partai-partai lain dengan mendorong konsep calon presiden (capres)
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta