Pengamat Dukung Simplifikasi UU Penyelenggaraan Pemilu
Sabtu, 25 Juni 2016 – 00:09 WIB

Pemilih melihat DPT di depan TPS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
“Dulu kan syarat dukungan itu berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Nah, sekarang ini bagaimana, soalnya kan ada partai-partai baru. Apakah mereka juga berhak mencalonkan juga,” ucap Jeirry.
Jeirry sendiri berpendapat, ia lebih condong partai baru berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi terlepas dari semua itu, yang harus diprioritaskan adalah menyusun sistem kepemiluan yang efektif.
“Walau saya sendiri sangsi, dalam proses simplikasi atau kodifikasi itu akan menghasilkan sistem kepemiluan yang lebih baik. DPR, selama ini, hanya fokus memperjuangkan isu yang terkait dengan kepentingan jangka pendek mereka,” tutur Jeirry. (KJ/sam/jpnn)
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen), saat ini sedang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Cak Imin Gelar Halalbihalal, Ma'ruf Amin & Sejumlah Menteri Hadir
- Pastikan Dana Haji Aman, Kepala BPKH: Kami Utamakan Transparansi dan Prinsip Syariah
- Siswa Sulawesi Tenggara Cerdas-Cerdas, Ini Reaksi Mendikdasmen
- GP Ansor Gaungkan Patriot Ketahanan Pangan Menjelang Puncak Harlah Ke-91
- Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Intervensi Anggota TNI di Kampus UI dan UIN Semarang
- Berdoa di PIK, Biksu Thudong Tebar Pesan Damai