Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi.

Berbagai langkah strategis telah diterapkan, termasuk peningkatan transparansi anggaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan efisiensi anggaran sebagai upaya mencegah potensi mark-up dan penyalahgunaan dana negara. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada program yang duplikasi atau dibuat hanya sebagai cara untuk ‘mengakali’ anggaran. Beliau menyebut ini sebagai modus korupsi yang harus diberantas,” kata Trubus dalam pernyataannya dikutip Minggu (23/2).

Dia juga menekankan bahwa siapa pun yang menolak kebijakan efisiensi anggaran patut diduga menikmati mark-up dalam sistem birokrasi.

Trubus mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk para menteri dan pejabat daerah.

“Banyak dinas yang mengeluh di media sosial, ada juga pejabat yang tidak memahami manajemen keuangan dan hanya menerima laporan dari bawahannya tanpa mengecek langsung program yang berjalan,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam menutup celah bagi korupsi.