Pengamat Ekonomi Dukung Menteri Bahlil Syaratkan Freeport Bangun Smelter di Papua

“Namun, kalau di Papua barangkali itu belum memadai (infrastruktur) sehingga perhitungannya akan lebih mahal tapi kalau itu memang dibutuhkan ya harus ada juga,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fahmy mengatakan smelter Freeport di Papua harus hadir agar hilirisasi bahan mentah terjadi di Indonesia bukan langsung di ekspor ke luar negeri.

“Yang penting adalah smelter tadi itu memadai sehingga Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat untuk dihilirkan di smelter luar negeri,” katanya.

Selain itu, Fahmy juga menyarankan syarat perpanjangan kontrak Freeport yakni penambahan profitability indeks (PI) dari 10% untuk Papua bisa ditambahkan menjadi 20%, tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.

“Sekarang itu kan profitable index 10 persen untuk pemerintah Papua, nah barangkali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua tadi yang paling tepat adalah dengan meningkatkan PI tadi dari 10 persen menjadi 20 persen,” paparnya.

“Pembagian keuntungan untuk rakyat di Papua itu bisa signifikan. Kalau sekarang kan hanya 10 persen jadi itu upaya yang bisa dilakukan, secara bertahap meningkatkan tadi profitability indeksnya pemerintah Papua begitu,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Bahlil menyampaikan pemerintah mengajukan sejumlah persyaratan untuk perpanjangan kontraknya, salah satunya membangun smelter di Papua.

"Dengan perpanjangan, kita minta bahwa harus smelter itu ada di Papua. Kenapa? Karena itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga," kata Bahli.