Pengamat Ekonomi Dukung Menteri Bahlil Tingkatkan Investasi di Luar Pulau Jawa

“Jadi, bicara soal infrastruktur dan SDM, kita bicara orang berinvestasi untuk mencari untung jadi jangan dibiarkan dipaksa kalau tidak ada tempat yang menguntungkan bukan hanya dilihat dari infrastruktur ya bagaimana dengan listrik, air dan lainnya,” ucap Anas.

“Lalu bagaimana dengan pelabuhan apalagi kalau memang orientasinya ekspor kemudian bagaimana dengan sumber daya manusianya ada tidak. Nah, kalau tidak ada biar kau paksa orang berinvestasi, orang tidak akan mau itu persoalannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Anas, pemerintah daerah (Pemda) juga harus siap menerima kebijakan dari pemerintah pusat secara komprehensif mengesampingkan ego sektoral dan mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya.

Dia mencontohkan perizinan agar tidak dipersulit, seperti harus menunggu berbulan-bulan baru keluar izin, menurutnya itu akan menghambat investasi dan perkembangan daerah.

“Pemerintah daerah juga minimal harus siap dengan segala macam insentif apa yang bisa dilakukan jangan sampai orang mengurusi izin saja berbulan-bulan ya tidak mungkin dan itu tidak mungkin ketemu, jadi kebijakan itu harus komprehensif dan tidak bisa ego sektoral di dalamnya harus bersama-sama,” katanya.

Dengan begitu, kata Anas investasi yang masuk dengan baik berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan di daerah, sehingga masyarakat tidak harus menyeberang ke Pulau Jawa untuk mendapatkan pekerjaan.

“Tidak bisa kita pungkiri masyarakat juga selama ini terjadi mobilitas penduduk untuk orang mencari pekerjaan selama tidak ada pekerjaan di sini (luar Pulau Jawa) orang akan beralih ke Jawa karena di situ kan lebih banyak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan investasi di luar Jawa harus lebih besar daripada di Pulau Jawa.