Pengamat: Gaji Pejabat Naik, Blunder bagi SBY

JAKARTA - Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk me-review ulang gaji dan tunjangan prestasi atau remunerasi sekitar 8.000 pejabat negara se-Indonesia, dinilai sebagai blunder pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang tidak menentu karena kenaikan harga, rencana kenaikan ini diyakini akan menyakiti rasa keadilan masyarakat.

"Pernyataan Menkeu sama artinya (dengan) pernyataan pemerintahan SBY. Ini sama dengan blunder. Sejak awal, keluhan Presiden mengenai gajinya saja sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Sekarang ditambah lagi ada pernyataan dari Menteri Keuangannya," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Prof Maswadi Rauf, kepada wartawan, Selasa (24/1).

Guru besar Politik UI ini mengatakan, meski baru rencana, namun keluarnya pernyataan dari Menkeu itu akan membuat citra pemerintahan SBY di mata rakyat semakin terpuruk. Apalagi perihal pendapatan, yang di tengah masyarakat justru masih banyak yang bekerja di bawah standar - bahkan banyak yang masih pengangguran.

"Ini kesannya si menteri ingin menyenangkan Presiden-nya. Orang akan langsung mengatakan, kalau Presiden ngeluh soal gaji, para menterinya langsung bertindak. Tapi kalau PNS dan guru honor ngeluh soal gaji, tidak ada respon dari para menteri. Saya pikir, ini adalah blunder dari omongan Menkeu. Saya juga yakin, Presiden tidak akan suka dengan kondisi ini nantinya," kata Maswadi.