Pengamat Husein Sawit Dinilai Gagal Paham Soal Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Razikin Juraid menegaskan, dalam tiga tahun terakhir kondisi pangan khususnya beras di Indonesia terus mengarah pada perbaikan sehingga patut diajungin jempol. Surat resmi BPS menyatakan bahwa komoditas pangan berhasil meredam inflasi di tahun 2017 sebesar 1,26 persen, turun drastis dari inflasi 2014 sebesar 10 persen.

"Bahkan harga-harga saat perayaan besar seperti idul fitri, natal, dan malam tahun baru harga masih terkendali. Ini menunjukkan produksi pangan, lebih-lebih beras cukup," demikian tegas Razikin guna menanggapi pernyataan pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit, Jakarta, Rabu (19/12).

"Dia itu pensiunan Kementan, meraih professor tahun 2010 dan pensiun 2012. Namun ini kan sebatas ahli berteori. Teorinya dipertanyakan apa sudah ada yang diterapkan? Kalaupun diterapkan apa ada hasilnya? Saya rasa dia gagal paham mengenai kondisi pangan," sambungnya.

Perlu diketahui, pengamat pertanian Husein Sawit kurun waktu 1984-1995 pernah menjabat setingkat Eselon-III di Badan Litbang Kementan. Namun setelah itu sibuk di Bulog 1995 hingga 2003.

"Jangan sampai double gaji alias gaji buta tuh, bisa akan diminta mengembalikan gaji ke negara jika tidak bekerja di kantornya," ujar Razikin.

Karena itu, alumni Magister Sarjana Universitas Indonesia ini menilai pengamat pertanian pensiunan Kementan ini tidak patut dijadikan teladan di Kementan. Apalagi semasa PNS hanya menempati jabatan struktural setingkat Eselon-III di antara 360 pejabat selevelnya, sehingga layak disimpulkan tidak berprestasi karena jabatan tidak setara dengan gelarnya.

"Berbagai komentarnya setelah dia pensiun, apa karena waktu lalu tidak tercapai ambisi jabatannya atau komentarnya jangan-jangan sebagai pesanan dari para cukong, karena waktu dulu juga bisa berinteraksi dengan sebagian dari mereka mereka," terangnya.

Adapun terkait beras, Husein Sawit mengatakan persoalan yang terjadi pada tahun ini cenderung lebih pelik dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dinilainya gagal memberikan dampak positif terhadap perberasan nasional melalui kebijakan impor. "Ini pengamatan yang keliru, sebab stok beras di dalam negeri kan cukup, bahkan berlebih," bebernya.