Pengamat: Kabinet Jokowi-JK Lemah Tanpa Kader Parpol

"Sampai Anggota KPK juga ditentukan oleh DPR," tandasnya.

ia mengingatkan Jokowi-JK mewaspadai orang-orang nonparpol yang syahwat politiknya tinggi dengan sengaja melakukan agenda deparpolisasi kabinet.

"Patut dicurigai penumpang gelap itu syahwat politiknya luar biasa dan tidak terbendung untuk merebut kekuasaan di kabinet dan badan-badan strategis pemerintahan," tegasnya.

Menurut dia, partai politik secara konstitusional sah untuk memegang kekuasaan politik. Tidak ada pengharaman orang-orang parpol merebut jabatan politik, termasuk di kabinet.

"Soal tidak fokus itu tidak tepat dan tidak masuk akal, karena di parpol sudah ada tugas masing-masing, bisa dilakukan siapa pun. Hari libur kan bisa ngurus partai, tidak di hari kerja. Dan perlu diingat bahwa menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan birokratis," tandas Zaki.

Harus dipahami, kata Zaki, masuknya ketua dan pengurus partai ke dalam kabinet, justru akan menopang dukungan parlemen terhadap pemerintah. Karena ketua dan pengurus partai punya arah instruksi yang jelas kepada fraksi anggota kadernya di parlemen.

"Ketua dan pengurus partai akan memperkuat stabilitas pemerintahan, sekaligus melancarkan program pemerintah di parlemen, termasuk melancarkan penyusunan APBN dan memasukkan program unggulan pemerintah di masing-masing komisi," ujarnya.

Sementara itu pengamat politik Point Indonesia Karel Harto Susetyo menilai, wacana penyingkiran orang-orang parpol dari kabinet Jokowi-JK, sebagai cerminan konflik antara kader dan non kader di lingkaran pemerintahan itu.