Pengamat: Kabinet Tanpa Parpol akan Sangat Berbahaya

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Zakki Mubarok mengatakan, sangat berbahaya di alam demokrasi pada saat parpol tumbuh dengan baik, namun diberangus oleh orang-orang yang mengatasnamakan profesionalisme. Hal ini disampaikan Zakki Mubarok menanggapi wacana presiden terpilih Joko Widodo yang menginginkan anggota kabinetnya harus lepas dari kepengurusan partai politik.

"Banyak ketua dan pengurus parpol yang bagus dan profesional, di samping juga mengetahaui medan politik di parlemen. Misalnya mantan anggota DPR atau anggota DPR lebih mengerti suasana kebatinan di parlemen. Mereka ini lebih mengerti parlemen daripada orang-orang nonparpol. Jika semuanya orang nonparpol, bisa-bisa program pemerintah diganjal di parlemen. Ini akan sangat berbahaya," ujarnya Zakki Mubarok kepada wartawan, Minggu (10/8).

Zakki mengingatkan Jokowi-JK mewaspadai orang-orang nonparpol yang memiliki syahwat politik tinggi dengan menyisipkan agenda politik berupa deparpolisasi kabinet.

"Ini semacam penumpang gelap karena mereka tidak turut berkeringat. Namun, penumpang gelap itu memiliki syahwat politik yang luar biasa untuk turut berada pada kekuasaan seperti di kabinet dan badan-badan strategis pemerintahan," tegasnya.

Ditambahkan Zakki, partai politik secara konstitusional sah untuk memegang dan merebut kekuasaan politik. Sampai saat ini, imbuh dia, tidak ada larangan bagi pengurur parpol memegang jabatan politik, termasuk di kabninet.

"Soal tidak fokus itu tidak tepat dan tidak masuk akal, karena di parpol sudah ada tugas masing-masing, bisa dilakukan siapa pun. Hari libur kan bisa ngurus partai, tidak di hari kerja. Dan perlu diingat bahwa menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan birokratis," ujar Zakki.

Zakki menegaskan bahwa masuknya ketua dan pengurus partai masuk kabinet justru akan menopang dukungan parlemen terhadap pemerintah. Karena ketua dan pengurus partai punya arah instruksi yang jelas kepada fraksi anggota kadernya di parlemen.

"Ketua dan pengurus partai akan mempelrkuat stabilitas pemerintahan, sekaligus melancarkan program pemerintah di parlemen, termasuk melancarkan penyusunan APBN dan memasukkan program unggulan pemerintah di masing-masing komisi," ujarnya.