Pengamat: KAMI Hanya Minta Perhatian agar Diberi Jabatan
jpnn.com, JAKARTA - Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menilai, gerakan KAMI biasa-biasa saja untuk menyuarakan aspirasi di alam demokrasi, sehingga pemerintah tidak perlu panik.
"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kamis (20/8).
Dikatakan, pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja di sebuah negara penganut demokrasi.
Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi yang menyuarakan kritik secara lantang.
"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakzulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo yang sah dan legal," katanya.
Menurut dia, dalam sistem pemerintahan presidensial, sangat berat untuk menggulingkan presiden.
Gerakan deklarasi KAMI itu, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali diajak bergabung di pemerintahan Jokowi.
Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menilai, gerakan KAMI hanya karena sebagian tokohnya butuh perhatian, minta jabatan ke Jokowi.
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan