Pengamat: Kasus Jokowi vs Kiai NU harus jadi Pelajaran
jpnn.com - JAKARTA -- Calon presiden yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI, Joko Widodo disebut-sebut hanya mengklaim didukung Nadhlatul Ulama.
"Nyatanya, kiai-kiai besar NU belum tentu mendukungnya," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Djaka Badranaya, saat dihubungi wartawan, Rabu (4/6).
Menurutnya, hal ini dilakukan kubu Jokowi untuk mendapatkan dukungan. Sayangnya, kata dia, hal seperti ini tidak efektif bahkan menyinggung kiai NU yang dicatut namanya sebagai pendukung Jokowi.
Sedangkan pengamat politik Konsep Indonesia Budiman menyatakan, fenomena ini memberikan pelajaran bagi kubu pemenangan siapapun utamanya, Jokowi, untuk tidak boleh sembarangan dalam melakukan klaim-klaim dukungan.
Menjual klaim dukungan kiai, pesantren, dan umat Islam untuk kepentingan politik sesaat akan menggangu dan merusak cita-cita pemilu yang berintegritas dan damai.
"Lebih baik setiap kandidat menyampaikan visi yang jelas dan terukur soal pendidikan dan pengembangan pesantren dalam bingkai kebangsaan," kata Budiman.
Sebelumnya diberitakan, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, KH Shalahuddin Wahid, membantah telah memberikan dukungan kepada Jokowi - JK.
"Siapa bilang? Itu tidak benar. Kita tidak mungkin mendukung yang kita sendiri gak tahu apa yang akan dia lakukan untuk pesantren ke depan," kata kiai yang akrab disapa Gus Sholah itu.
JAKARTA -- Calon presiden yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI, Joko Widodo disebut-sebut hanya mengklaim didukung Nadhlatul Ulama. "Nyatanya,
- 5 Berita Terpopuler: Info OTT Terkini, Salah Satu Gubernur Diamankan KPK, Ada di Sini
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra