Pengamat: Kita Angkat Topi Jika Jokowi Berhasil Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Kalau presiden Jokowi berhasil memindahkan ibu kota ke Kalimantan, maka ini akan menjadi sejarah dan akan dicatat generasi Indonesia. Elektibilitas presiden otomatis tak akan terbendung karena dukungan dari wilayah Indonesia Timur makin kuat. "Karena Presiden Jokowi yang paling konkret memperhatikan kesenjangan antara Jawa dengan pulau di luar Jawa," ujarnya.

Masyarakat Indonesia pasti mendukung pusat pemerintahan baru yang ada gedung presiden dan kementerian dalam satu kompleks. Seperti pusat pemerintah di Putrajaya, serta bisnis dan keuangan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dia mengatakan, tidak bisa menutup mata bahwa di era Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur sangat terasa dan konkret terlihat secara langsung. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak habis untuk aktivitas subsidi yang hanya sampai di "knalpot".

Mulai dari pembangunan tol, pelabuhan, irigasi, LRT, bandara, rel kereta, trans poros Papua dan Sumatera. Kalau presiden bisa membangun pusat pemerintahan seperti istana dan kementerian, jelas sangat tepat mengunakan tagline Indonesia Baru. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan perubahan di era Presiden Jokowi.

Dia yakin, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan akan berjalan mulus dan sukses. Walaupun ada tekanan, Presiden Jokowi akan melawannya. "Karena Jokowi adalah presiden yang tegas dan berani mengambil sikap dan keputusan," tegasnya.

Namun, Pangi mengingatkan, yang perlu menjadi catatan jangan sampai pemindahan ibu kota menyisakan permasalahan baru. Apalagi, lanjut dia, pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia justru mempertanyakan apakah ada jaminan dana pemindahan ibu kota tidak bersumber dari utang luar negeri.

Menurut Pangi, pembangunan infrastruktur dari utang luar negeri hanya akan menyisakan masalah baru dan berbahaya bagi masa depan Indonesia. "Sebab utang negara Indonesia sudah pada tahap yang paling mengkhawatirkan," paparnya.

Sebaiknya, Pangi menegaskan, pembangunan termasuk pemindahan ibu kota murni dari pajak dan bukan dari utang. (boy/jpnn)