Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Saat Kunker Jokowi Untuk Jaga Netralitas
jpnn.com, JAKARTA - Tindakan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya yang meminta Petugas Satuan Pollisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menurunkan baliho Ganjar-Mahfud dinilai positif.
Pj Gubernur dinilai menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya menjaga netralitas aparat negara.
"Untuk menjaga netralitas sesuai perintah Presiden untuk semuanya netral. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif dilakukan," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi, Rabu (1/11).
Spanduk dan baliho yang dicabuti itu berada di tiga lokasi yang akan dilalui Presiden Jokowi. Presiden Ketujuh RI itu akan mengunjungi Gianyar untuk kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Pencabutan APK juga dilakukan petugas di kawasan Renon, Denpasar, tepatnya di lokasi makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.
Upaya aparat dalam penggeseran APK tidak memandang bulu. APK semua pihak tanpa terkecuali digeser sementara karena belum memasuki masa kampanye sesuai aturan KPU.
Langkah tersebut juga tepat agar menghindari berbagai tuduhan yang dapat dialamatkan kepada Jokowi. Hal itu mengingat Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh aparatur negara untuk bersikap netral.
"Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang spekulatif terhadap presiden yang dianggap nanti mendukung pihak tertentu, berat sebelah dan lain sebagainya," kata Ujang.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai tindakan penurunan baliho Ganjar-Mahfud MD ketika kunker Presiden Jokowi di Bali sebagai sesuatu yang positif.
- Pilwalkot Semarang 2024: Restu & Doa Jokowi untuk Yoyok-Joss
- Lihat Senyum Jokowi saat Kampanye Luthfi-Yasin di Simpang Lima Semarang
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub