Pengamat: LNS Harusnya Tidak Dibiayai Negara

JAKARTA - Keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) yang terlalu gemuk dan menguras banyak anggaran dianggap membebankan negara. Pengamat ilmu politik dan pemerintahan, Abdul Gafar menyatakan, LNS harusnya dapat bubar dengan sendirinya bila tujuan sudah tercapai. 

"Saya heran kenapa LNS minta difasilitasi dan dibiayai negara. Ini sudah keluar dari tujuan awal," tegas pengajar Fisip UGM ini dalam keterangan persnya, Kamis (26/4).

Ditambahkannya, kesalahan itu sudah terjadi setelah reformasi di mana LNS dianggap sebagai lembaga perwakilan politik. "Pemerintah harusnya tidak perlu takut untuk merestrukturisasi LNS yang dinilai sudah sama fungsinya dengan kementerian/lembaga lainnya. Tidak ada aturannya kok kalau LNS harus terus dipertahankan," ujarnya.

Sementara Suprawoto, staf ahli Menkominfo mengatakan, LNS harus bersifat mandiri (independen), harus bebas dari campur tangan pemerintah. Hanya saja fakta di lapangan masih ditemukan dualisme loyalitas pejabat sekretariat.