Pengamat Maritim Ini Soroti Nasib Nelayan Indonesia di Tengah Kebijakan KKP
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, yaitu sekitar 6.4 juta kilometeri persegi dan mencakup 70 persen dari wilayah keseluruhan negara Indonesia.
Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia pun berlimpah antara lain, perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
Namun, kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah itu, belum sepenuhnya mengangkat nasib nelayan Indonesia.
Pengamat Maritim yang juga Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan ada beberapa masalah yang dihadapi nelayan Indonesia. Salah satu hal yang sering dikeluhkan para nelayan adalah persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi.
“Patut diduga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak,” Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan tertuslis diterima di Jakarta, Minggu (31/7/2022).
Wasekjen Bidang Maritim Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini menjelaskan di samping ketersediaan solar subsidi, disparitas harga solar subsidi dan nonsubsidi pun ikut memengaruhi nelayan untuk pergi melaut mencari ikan.
“Lonjakan harga dari Rp 8.000 menjadi Rp 18.000 ikut memengaruhi perhitungan biaya melaut para nelayan,” ujar Capt. Hakeng.
Ketersediaan dan harga solar yang melambung menurut Capt. Hakeng, sebetulnya tidaklah juga menjadi kendala utama para nelayan untuk tidak melaut.
Pengamat Maritim yang juga Sekjen DPP Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut beberapa masalah yang dihadapi nelayan.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Refleksi Akhir 2024 Terkait Maritim Indonesia, Ada Tantangan dan Peluang di Laut Natuna Utara
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah