Pengamat Maritim: Jadikan Pelindo Sebagai Integrator Pengelolaan Pelabuhan Tersus dan TUKS
Capt Hakeng mengatakan peran pelabuhan sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis. Sebab distribusi barang dari daerah atau kota di satu pulau ke daerah atau kota di pulau lainnya dapat dipastikan akan melalui pelabuhan.
Menurut dia, Tersus atau TUKS tidak mengeluarkan biaya uang kewajiban atau konsesi. Mereka hanya membayar PNBP ke pemerintah yang jumlahnya di bawah konsesi 2,5 persen dari pendapatan bruto.
Sebenarnya, secara mendasar TUKS dan Tersus seharusnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008.
“Mereka diizinkan mengelola hanya untuk wilayah kepentingan sendiri atau wilayah khusus yang dekat dan di dalam sebuah pelabuhan serta tidak dipakai untuk umum. Namun kenyataannya kegiatan ini malah kemudian bersaing dengan layanan umum eksisting,” ungkapnya.
Apabila Tersus dan TUKS ingin menjadi pelabuhan umum maka harus memenuhi berbagai persyaratan. Bila dibuka untuk umum, tersus dan TUKS harus memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan atau terminal umum.
Kemudian mereka harus melengkapi terlebih dahulu aset-asetnya dengan persyaratan keselamatan dan keamanan dan juga harus membayar konsesi.
“Sebab mereka memiliki hak untuk pengelolaan secara umum,” pungkas Capt. Hakeng.(fri/jpnn)
Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng mengatakan perlu dibuat Perpres untuk menguatkan Pelindo sebagai integrator pengelolaan pelabuhan Tersus dan TUKS.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Pelindo Terus Bangun Kesadaran Lingkungan di Kawasan Pesisir
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Pelindo Dorong Ekonomi Pesisir lewat Pelatihan Pemasaran di BUMMas Kampung Bahari
- Halaman Belakang
- Pelindo Tingkatkan Kesadaran Lingkungan Siswa lewat 'TJSL Biodiversity Camp'
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting