Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis

jpnn.com, JAKARTA - Praktik penambangan ilegal yang kerap kali dilegitimasi melalui skema korupsi juga menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, termasuk kerusakan lahan.

Namun, sebagian kecil elite terus memperkaya diri di atas penderitaan masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Pengamat pertambangan Ferdy Hasiman melihat usaha para tersangka untuk mencari empati publik melalui narasi "ekonomi rakyat" dilihat hanya sebagai strategi yang terlalu terlambat.

Masyarakat kini lebih cerdas dan mampu melihat motif sebenarnya di balik langkah tersebut.

“Masyarakat kini menantikan perbaikan tata kelola pertambangan timah yang benar berpihak pada rakyat. Bukan janji manis untuk melanggengkan praktik tambang ilegal. Masyarakat sudah melek, tak ingin lagi dibodoh-bodohi para elit dan cukong. Rakyat juga ingin berdaulat dalam mengelola sumber daya alam timah sesuai dengan regulasi yang berlaku," beber Ferdy dikutip, Senin (23/12).

Ferdy menjelaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di sektor strategis.

Dia menegaskan transparansi tata niaga, penegakan aturan yang tegas harus menjadi prioritas utama. Jika dibiarkan, praktik korupsi semacam ini tidak hanya akan merusak ekonomi Bangka Belitung tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Masyarakat Bangka Belitung tidak butuh cerita haru, tetapi yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat, pengelolaan yang transparan, dan tata kelola pertimahan yang benar-benar peduli pada masa depan negara dan daerah. Segala bentuk pembelaan diri dengan dalih ekonomi hanya menambah daftar panjang pengkhianatan terhadap kepercayaan publik," jelas Ferdy.