Pengamat: Megawati Enggan Bertemu karena Kaesang Sudah Melawan Aturan PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berkeinginan menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, pihak PDIP mengharuskannya untuk menemui Ketua DPP Puan Maharani terlebih dahulu.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai ada kemungkinan Megawati tak berkenan menemui Kaesang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingkari aturan PDIP tentang keanggotaan partai
Ujang menyebut, Jokowi maupun Kaesang sudah dianggap tidak taat asas atau mengubrak-abrik aturan di PDIP.
"Memang PSI atau Kaesang atau Jokowi dianggap tidak taat asas, sama saja itu mengacak-acak PDIP itu dengan satu keluarga berada di partai lain, itu sama saja mengobrak-abrik aturan di PDIP sama saja ya melawan ketentuan PDIP," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (1/10).
"Maka dalam konteks itu bisa saja PDIP Megawati gitu ya enggan bertemu Kaesang karena dianggap Kaesang dan keluarga Jokowi telah mengobrak abrik aturan yang ada di PDIP yaitu satu keluarga harus satu partai," sambungnya.
Meski begitu, Ujang menjelaskan, saat ini Megawati sudah memberikan kewenangan kepada Puan untuk menjalin komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik. Menurutnya, Puan juga dianggap sebagai tokoh sentral PDIP.
"Jadi kalau Hasto mengatakan atau menemui Puan dulu memang wajar, bagus bagus saja, ya memang Mba Puan yang menjadi tokoh sentral yang diberi wewenang oleh Megawati untuk bersilaturahmi ketum ketum partai," tuturnya.
Jika pun dihambat, Ujang menerangkan, karena Kaesang bukan selevel dengan Megawati. Artinya, Presiden kelima RI itu terlalu besar bila berhadapan dengan Kaesang.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berkeinginan menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, tetapi dipersulit
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka