Pengamat Menilai Pembelian BBM Subsidi Tidak Boleh Dibatasi, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono (BHS) memahami kekhawatiran mendalam masyarakat mengenai potensi kenaikan harga BBM subsidi dan isu pembatasan BBM Subsidi Pertalite oleh pemerintah beberapa waktu ini. 

Menurutnya, pemerintah sebaiknya memastikan transportasi publik berkualitas dengan konektivitas antarmoda yang baik agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.

Penyediaan transportasi publik yang teratur dan sesuai jadwal, serta berhenti di lokasi-lokasi yang telah ditentukan sangat penting. Hal ini akan memicu perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Transportasi bus misalnya, harus mematuhi jadwal yang telah diatur dan berhenti di terminal ditetapkan. Namun, kenyataannya masih banyak bus yang berhenti sembarangan, seperti di Terminal Tipe A Sri Tanjung Brawijaya di Banyuwangi, sering dilewati oleh bus antarprovinsi dengan jadwal yang tidak bisa dipastikan,” ujar Haryo, Rabu (11/9).

Dia juga menyoroti masalah harga tiket transportasi publik yang dianggap masih terlalu mahal dibandingkan dengan daya beli masyarakat.

Haryo menilai masih ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap transportasi publik disebabkan oleh faktor keamanan, kenyamanan, dan harga yang tidak terjangkau.

Haryo membandingkan dengan negara-negara, seperti Jepang, Cina, Korea, dan negara-negara Eropa, di mana transportasi publik menjadi pilihan utama karena harganya terjangkau dan terintegrasi dengan moda transportasi lain. 

"Jika transportasi publik di Indonesia dapat menawarkan kualitas serupa, masyarakat akan lebih cenderung menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi," tegasnya.