Pengamat: Menteri Jokowi Gak Benar, Sikat Saja!

jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi menegaskan, kritikan yang ditujukan publik kepada Presiden Joko Widodo harus dianggap sebagai bentuk rasa sayang masyarakat kepada Jokowi-Jusuf Kalla yang baru sebulan menjalankan pemerintahan. Karena tingginya ekspektasi publik kepada Jokowi, makanya tak heran bila publik menuntut komitmen pemerintah untuk bekerja dan kebijkan yang ditelorkan berpihak kepada rakyat.

"Itu bentuk sayang publik, bukan kekecewaan," kata Fahmi, Senin (24/11).

Seperti diketahui hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, meyebutkan bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi-JK merosot hingga di bawah 50 persen ketika keduanya belum genap 100 hari menjalankan roda pemerintahan.

Fahmi menyatakan, bentuk kritikan kepada keputusan Jokowi memang banyak yang jauh dari ekspektasi publik. Misalnya soal pembentukan kabinet yang menyisakan jejak abu-abu, komitmen pemberantasan mafia minyak yang tak jelas dan pembubaran Petral. Kemudian, komitmen penegakan hukum seperti penunjukan politisi partisan menjadi Jaksa Agung yang tercermin pada hasil survei LSI Denny JA.

Menurut Fahmi, wajar saja Jokowi dikritik, seperti soal kenaikan harga BBM. Sebab, kebijakan menaikkan BBM sejak awal tak diikuiti dengan menyamakan eksepektasi publik soal pembentukan kabinet yang "clean and clear".

"Jadi saat butuh dukungan publik, pers dan civil society dalam kebijakan yang tak populis, publik sudah skeptis dulu," katanya.

Dia menyatakan kepercayaan diri berlebihan Jokowi ternyata berbeda dengan ekspektasi publik. Sebab, ia menjelaskan, patokan publik adalah kabinet Jokowi harus lebih baik integritasnya maupun komitmen kerakyatannya  dari kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono sebelumnya. "ATM politik sebelum pilpres lumayan kedebet setelah pengumuman kabinet," katanya.

Namun demikian, Fahmi memahami kondisi tersebut sebagai bagian yang pernah ditugaskan dalam  tim kecil  yang dibentuk di luar tim resmi yang khusus langsung di bawah pemantaun  Jokowi untuk mengantisipasi kecurangan pilpres satu bulan sebelum pilpres.