Pengamat Menyoroti Wacana Kenaikan BBM Pertalite, Mengungkit soal IKN, Jleb!

Pertama, pemerintah mengalami surplus dari penggunaan APBN sebesar Rp 73,6 triliun per Juni 2022, masih ada dana yang belum dioptimalkan. 

Kedua, ada pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda karena tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat.

Artinya, kata Achmad menaikan harga BBM lebih berisiko ketimbang menunda pembangunan baik IKN ataupun kereta api cepat.

Selain itu, atas dasar pertimbangan tersebut tentunya subsidi BBM masih sangat diperlukan.

Kemudian, diwaktu yang sama pemerintah harus mengupayakan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik, produksi biofuel untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia.

"Jika ini berjalan maka negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalisir," ungkapnya.

Achmad menegaskan jika pemerintah benar-benar prorakyat maka solusi-solusi di atas ialah solusi yang akan diambil. (mcr28/jpnn)