Pengamat Migas Soroti Kerja sama Pertamina dengan Sejumlah Penegak Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat migas dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy menilai kerja sama yang dilakukan Pertamina dengan lembaga penegak hukum memang diperlukan.
Termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional.
"Pendampingan itu merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas," ujar Fahmy.
Meski begitu, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, kerja sama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain.
Pertama yakni dengan perbaikan tata kelola. Kedua, dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan.
“Jadi selain kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut juga tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas,” katanya
Dikatakannya, upaya yang komprehensif tersebut bisa membuat Pertamina sangat transparan, jika dilakukan konsisten, akan membuat tata kelola perusahaan sangat baik, sangat terbuka sehingga semua orang bisa melihat.
Sebelumnya, Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal berbagai proyek strategisnya.
Kerja sama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai sebagai langkah strategis dan sangat tepat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- Pemegang Saham Pelita Air Kukuhkan Kembali Dendy Kurniawan sebagai Direktur Utama