Pengamat Militer: Jenderal Pensiunan Berpolitik demi Jabatan

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat militer Salim Said mengatakan bahwa semua tentara di dunia tidak lepas dari even politik. Namun, menurutnya perlu masa jeda bagi pensiunan tentara sebelum terjun ke politik.

"Kalau mengacu kepada negara-negara yang peradabannya tinggi, mestinya ada undang-undang yang mengatur mengenai proses dan rentang waktu bagi perwira menengah hingga jenderal untuk bisa masuk ke ranah publik. Di Israel misalnya, setelah dua tahun pensiun, baru boleh masuk politik," kata Salim dalam diskusi 'Perang Antar-Jenderal Prabowo dan Jokowi' di gedung DPD, Senayan Jakarta, Jumat (20/6).

Salim justru mengatakan, sebenarnya keterlibatan pensiunan TNI di politik tak perlu diributkan. Ia lantas menyebut nama Wiranto yang sebelum pensiun mengemban jabatan Panglima TNI. Namun ketika pensiun, kata Salim, maka Wiranto pun menjadi warga negara biasa.  "Sama haknya dengan saya," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko itu.

Menyikapi adanya wacana persaingan faksi hijau dan merah di internal TNI, Salim yang kini menjadi guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa tidak ada fraksi-fraksi di TNI. "Itu omong kosong. Tidak ada itu hijau-merah. Pensiunan itu tetap saja ngomongnya Sapta Marga," tegasnya.

Salim menegaskan, tentara memang bisa berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Namun, tidak ada doktrin agama dalam ketentraan.

Karenanya, kata Salim, keterlibatan jenderal pensiunan di tim sukses calon presiden sebenarnya hanya karena persoalan mengejar jabatan saja.  "Ini murni soal jabatan karena jabatan itu sangat terbatas sementara pensiunan jenderal banyak jumlahnya," imbuhnya.(fas/jpnn)