Pengamat Minta Jokowi Tolak Usulan Menteri ESDM soal Blok Masela
![Pengamat Minta Jokowi Tolak Usulan Menteri ESDM soal Blok Masela](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20160307_204743/204743_159761_Ichsanuddin_Noorsy.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy menyarankan agar Presiden Joko Widodo menolak usul Menteri ESDM Sudirman Said tentang pembangunan kilang gas Blok Masela di lautan atau offshore. Pasalnya, usul pembangunan kilang di lautan hanya demi keuntungan jangka pendek.
"Keuntungan pembangunan kilang minyak di laut hanya jangka pendek. Lebih baik presiden menolak usulan Menteri ESDM Sudirman Said ketimbang rugi dalam jangka panjang," kata Noorsy di Jakarta, Senin (7/3).
Lebih lanjut Noorsy meminta pemerintah berkaca pada Australia yang juga membangun kilang di laut. Ternyata, negeri kanguru itu mengalami banyak kerugian karena mahalnya biaya pembanunan kilang di laut, sekaligus hilangnya kesempatan kerja bagi warganya.
Sedangkan Blok Masela, kata Noorsy, diperkirakan punya cadangan gas untuk 60 tahun ke depan. Menurutnya, hal itu tentu membutuhkan biaya perawatan dan cost recovery besar. "Itu juga akan berpengaruh kepada keuntungan Indonesia, jadi berkurang," jelasnya.
Ia juga menyoroti pembangian pengelolaan dan keuntungan Blok Masela antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat. Menurutnya, porsi untuk daerah pun harus jelas.
"Harus jelas dong bagaimana untuk masyarakat Maluku. Dalam bahasa sederhananya, kita wajib memperhitungkan kepemilikian orang daerah," tambahnya.
Sedangkan anggota Komisi VII DPR Tamsil Linrung berharap agar masalah Blok Masela tidak berlarut-larut. Sebab, persoalan Blok MAsela yang tak kunjung tuntas akan membawa dampak buruk di mata investor.
"Besok ada rapat kerja dengan Kementerian ESDM, kami akan tanya soal ini dan meminta tidak menyita waktu membicarakannya, sehingga presiden mengambil langkah cepat. Silakan putuskan dengan melibatkan para ahli," katanya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Diminta Jerat HP di Kasus Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam
- Dibesuk Wakil Ketua MPR, Begini Cerita Keluarga Penderita Tumor Ganas Stadium 4
- Tim Hukum KPK Dianggap Tidak Hormati Pengadilan Gegara Sebut Fakta Persidangan Bukan Harga Mati
- Ronny PDIP: Penetapan Harun Jadi Anggota DPR Sah Secara Hukum
- Bea Cukai Bersinergi dengan Kejati Sulsel dan TNI AD Tingkatkan Pengawasan Kepabeanan
- Siti Fauziah Terpilih jadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR Periode 2025-2030