Pengamat Minta Rini Soemarno Tolak Rencana PGN

jpnn.com - JAKARTA - Rencana PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terintegrasi (SPBT) untuk menyalurkan minyak dan gas dinilai sangat tidak etis. Karena untuk memenuhi rencana tersebut, PGN akan menggandeng sejumlah SPBU yang ada di Jakarta dan yang dekat dengan pipa gas PGN. Caranya, di setiap SPBU nantinya direncanakan dibangun satu atau dua dispenser tempat pengisian gas.

"Memanfaatkan SPBU swasta yang didirikan atas dasar kerja sama dengan Pertamina, sangat tidak etis dan terkesan strategi bisnis yang tidak mulia serta dapat dimaklumi publik sebagai cara yang tidak sehat," ujar Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, Sabtu (6/12).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini mendasari penilaiannya, apalagi mengingat PGN bukan lagi BUMN murni milik pemerintah. Kepemilikan saham PGN di bursa saham 43,04 persen berada di tangan masyarakat dan 56,96 persen dikuasai pemerintah. ‎

"Dari 43,04 persen saham masyarakat tersebut, 82 persennya dimiliki pihak asing dan sisanya 18 persen diduga dominan pula dimiliki elit masyarakat tertentu," ujarnya.

Demikian juga saham di anak perusahaan PGN bidang transmisi, PT Transportasi Gas Indonesia, 40 persen dimiliki pihak Transasia Pipeline Company Pvt Ltd. Perusahaan asing ini merupakan gabungan dari ConocoPhillip, Petrona, SPC Singapura dan Talisman Energy.

"Jadi pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN harus tegas menyikapi dengan menolak rencana PGN tersebut. Mengingat pemerintah bukan pemilik tunggal PGN, apalagi dominasi asing sangat besar," katanya.

Menurut Sofyano, jika alasan PGN menggandeng SPBU-SPBU guna memercepat program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas, BUMN Pertamina yang seratus persen sahamnya dimiliki pemerintah, pasti sanggup melaksanakan pembangunan SPBT tersebut.

"Bahkan, konon kabarnya Pertamina juga telah menyiapkan membangun 150 SPBG yang menumpang di SPBU (sama seperti SPBT)," katanya.