Pengamat Nilai BK DPD Tak Bertaji

jpnn.com - JAKARTA - Kericuhan yang terjadi saat sidang paripurna di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa waktu lalu dinilai tak lepas dari buruknya kinerja Badan Kehormatan (BK). Alat kelengkapan yang dipimpin senator asal DKI Jakarta AM Fatwa itu sangat kurang bertaji dalam mengatasi kekisruhan yang terjadi.

Sebagai penjaga etika dewan, BK harusnya berada di barisan paling depan mencegah kekisruhan meluas "Tapi BK saja pada saat adanya kekisruhan di paripurna DPD kurang dianggap bahkan tidak dihormati sama sekali pada saat sejumlah anggota DPD melancarkan mosi tak percaya ke pimpinan DPD," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/4).

Lebih jauh Pangi pun berpandangan sudah saatnya BK DPD dibawah pimpinan AM Fatwa cs untuk segera dievaluasi. Karena jika kejadian seperti kemarin terulang kembali dan BK tidak menunjukkan kekuatannya atau bahkan hanya diam menjadi penonton, maka alat kelengkapan ini lebih baik dibubarkan saja.

"Kalau BK bekerja optimal harusnya kejadian seperti kemarin tak mungkin terjadi," pungkas dia.

Diketahui sebelumnya, ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, pada Senin (11/4/2016) sempat diwarnai kericuhan. Kegaduhan atas hal yang sama terulang, saat Dewan Perwakilan Daerah membuka Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016.

Kegaduhan tersebut terjadi sebagai imbas penolakan pimpinan DPD untuk menandatangani Tata Tertib DPD yang telah direvisi dan disepakati bersama pada 15 Januari lalu terkait ‎wacana pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun.

Kericuhan kemarin berawal dari interupsi sejumlah anggota, salah satunya Benny Ramdhani. Ia ingin membacakan surat berisi mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. (dil/jpnn)