Pengamat Nilai Media Asing yang Sebut Diplomasi Prabowo 'Putus Asa' Sangat Tendensius

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti artikel media asing asal Inggris, The Economist yang membahas lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat.
The Economist menyebut Prabowo ‘putus asa’, karena kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu itu menimbulkan pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia.
Disebutkan pula bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo berpotensi kehilangan jati dirinya sebagai negara yang selama ini netral dan independen.
Menurut Khairul, artikel itu cenderung tendensius, kurang berdasar, dan mengabaikan kompleksitas diplomasi itu sendiri.
“Menurut saya artikel itu sangat tendensius. Tudingan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo berpotensi mengorbankan netralitas dan kemandirian tidak hanya kurang berdasar, tetapi juga mengabaikan kompleksitas diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia,” kata Khairul kepada wartawan, Rabu (4/12).
Dia menyampaikan kunjungan Prabowo ke beberapa negara, seperti China dan AS adalah bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Langkah Prabowo ini menunjukkan Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya, bukan terjebak dalam pengaruh negara tertentu.
“Kunjungan luar negeri Prabowo, yang mencakup berbagai negara dengan tujuan berbeda, tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar pencarian pengakuan atau upaya untuk menyenangkan negara tertentu,” ungkap Khairul.
Pengamat Khairul Fahmi menilai artikel media asing yang menyebut diplomasi Prabowo 'putus asa' sangat tendensius dan kurang berdasar
- Pengamat: Pemberantasan Korupsi Indonesia Tak Lebih dari Sandiwara
- Dua Fenomena Ini Menunjukkan Kegagalan Polri Melakukan Sistem Meritokrasi
- Pengamat Sebut Peluncuran Danantara jadi Tonggak Baru Ekonomi Indonesia
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Pilih Pemimpin dan Dewas Danantara
- Soal Danantara, Pengamat: Ide Baik tetapi Berisiko Tinggi