Pengamat Nilai RI Punya Kepentingan di Konflik Laut Cina Selatan

jpnn.com - JAKARTA – Pernyataan calon presiden Joko Widodo yang menyatakan pemerintah RI tidak harus terlibat menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan disesalkan pengamat militer Nurcahaya Tandang.

Nur menilai, pernyataan Jokowi saat debat capres ketiga, Minggu (22/6) malam kurang tepat.

“Bagaimana kita mau cuek sementara kita bagian dari masyarakat internasional. Semua tindakan politik luar negeri untuk kepentingan nasional,” kata Nurcahaya, Selasa (24/6).

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan dalam konflik Laut Cina Selatan. “Kita punya kepentingan wilayah, ekonomi, pertahanan. Intelijen-intelijen asing masuk lewat perbatasan," ujarnya.

Seperti diberitakan, konflik Laut Cina Selatan menjadi pembahasan dalam cebat capres ketiga, Minggu (22/6) lalu. Saat itu, Prabowo Subianto menanyakan sikap Jokowi terkait perseteruan Cina dengan beberapa negara. Jokowi menilai Indonesia tidak perlu ikut campur dalam konflik tersebut.

"Ini adalah urusan negara lain dengan negara yang lain. Tapi perlu kita amati, cek apakah kita mempunyai sebuah konflik? Kalau kita yakin punya hubungan, kita selesaikan masalah itu. Tapi kalau nggak punya, lebih baik tidak usah ikut campur," tutur Jokowi.

Nurcahaya menambahkan, sebagai penganut sistem politik luar negeri bebas aktif dan tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia wajib ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia.

Dia mencontohkan, pengiriman pasukan TNI ke Kongo pada 2007 dan Lebanon pada 2012, menjadi contoh penerapan politik luar negeri bebas aktif. “Kita juga boleh ambil bagian dalam perundingan, menjadi mediator,” terangnya. (boy/jpnn)