Pengamat: Parpol Dibajak Hasil Survei

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan hasil survei telah membajak partai politik peserta pemilu dalam menetapkan capres dan cawapres. Kalau peristiwa tersebut berlanjut, Irman menyarankan cabut kewenangan partai politik mengusung capres dan cawapres.

"Kewajiban konstitusi partai politik adalah mencari para pemimpin bangsa ini. Sayangnya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab karena membiarkan diri dibajak oleh hasil survei. Kalau kondisi ini berlanjut, lebih baik kewenangan ekslusif tersebut dicabut," kata Irmanputra Sidin, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (28/4).

Menurut dosen Universitas Indonusa Esa Unggul itu, tugas partai politik sesuai konstitusi tidak sejalan dengan kepentingan dan tujuan dibentuknya lembaga survei. "Partai politik itu menyajikan calon pemimpin yang punya kompetensi dan kapasitas yang akan memimpin NKRI. Sementara semua survei dilaksanakan dengan tujuan menciptakan popularitas. Jadi tidak sejalan," tegasnya.

Jika parpol mau menjadikan hasil survei sebagai landasan utama, Irman menyarankan tidak perlu ada parpol dan tidak perlu lagi dilakukan pemilu yang berbiaya sangat besar. "Karena itu, kalau parpol masih mau memiliki hak ekslusif, sebaiknya DPR dan pemerintah segera membuat aturan tentang lembaga survei," ujarnya.

Dikatakan Irman, tidak semua persoalan bangsa ini bisa diselesaikan dengan survei. Salah satunya, persoalan memilih calon pemimpin bangsa.

"Saya contohkan, kalau dibuat jajak pendapat kepada anak-anak muda untuk menjadikan satu produk makanan menjadi makanan nasional misalnya gemblong dan hamburger, saya yakin semua akan memilih hamburger dijadikan makanan nasional. Tapi itu kan bukan fakta sebenarnya dan hasil lembaga survei tidak bisa dibenarkan. Kalau semua kebijakan dan langkah diambil berdasarkan survei, bisa bubar NKRI," pungkasnya.(fas/jpnn)