Pengamat: Pemerintah Perlu Mengkaji Ulang Dampak Pengenaan BMAD Terhadap Produk Tiongkok

Meski pun dipenuhi, harga keramik yang dibutuhkan akan dipatok dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Kalau saya sih pemerintah harus punya kalkulasi yang matang terkait dengan ini. Jangan sampai nanti kita kekurangan stok,” bebernya.
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif maksimal sebesar 200 persen harus sangat hati-hati. Perlu juga mempertimbangkan risiko dari kebijakan tersebut.
“Harus hati-hati jangan gegabah itu nanti masalahnya dampaknya panjang, tidak hanya waktunya tetapi masalah-masalah lainnya, bisa muncul masalah baru lagi kan,” katanya.
Menurut Trubus, untuk memenuhi kebutuhan keramik bagi masyarakat, pemerintah juga perlu mendorong industri dalam negeri, baik secara kualitas maupun volume produksi sesuai kebutuhan pasar, agar dapat terserap dengan baik, selain itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Misalnya kita membangun sendiri karena persoalannya sekarang ini kan lucu tergantung pada impor, selalu impor tetapi tidak pernah inovasi untuk menghasilkan produk dalam negeri,” ucapnya.
“Namun, kita juga harus memikirkan suksesi subsitusi negara lain di mana yang memproduksi keramik juga yang menguntungkan tetapi dengan harga tentu lebih tinggi dari Tiongkok tapi itu risiko. Selain itu kita harus memproduksi sendiri sebenarnya untuk ciptakan lapangan pekerjaan juga,” katanya.
Lebih lanjut, Trubus menyampaikan pengenaan rencana BMAD mencapai 200 persen tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat ini.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengungkap dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Tiongkok.
- Banyak Pebulu Tangkis Indonesia Tumbang di 16 Besar All England, Tiongkok Masih Mendominasi
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- Kaya Gila
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Setelah Ikut Retret, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Siap Sinergikan Program Pusat dan Daerah
- Pengamat Sebut Peluncuran Danantara jadi Tonggak Baru Ekonomi Indonesia