Pengamat: Pemerintahan Jokowi Mudah Mematahkan Tuntutan KAMI
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai delapan tuntutan yang disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), masih mengawang dan abstrak.
Tuntutan itu dibacakan para tokoh KAMI saat deklarasi di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (18/8).
"Sekalipun delapan tuntutan yang disampaikan ketika deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hari ini tampak ideal. Namun sayangnya masih mengawang dan abstrak," kata Emrus, Selasa (18/8) malam.
Karena itu, Emrus berpendapat, KAMI tidak punya power untuk menagih delapan tuntutan itu ke pemerintah.
Menurut dia, jika mau pemerintah begitu mudah mematahkan semua tuntutan tersebut dengan mengatakan bahwa semuanya telah terwujud dengan memberikan bukti bahwa para deklarator sendiri sudah sejahtera sebagai bagian dari WNI.
"Atau bisa saja pemerintah mengimbau para deklarator agar bekerja sesuai profesi sehari-hari untuk mempercepat mewujudkan delapan tuntutan tersebut," ungkap dia.
Sebab, kata Emrus, KAMI sendiri pun akan mengalami kesulitan untuk mengukur capaian pemerintah merujuk kepada delapan tuntutan yang abstrak tersebut.
Untuk itu, dia menyarankan, KAMI harus segera merumuskan operasionalisasi hingga pada level indikator terhadap delapan tuntutan itu.
Menurut pengamat politik yang satu ini, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya gampang mematahkan tuntutan KAMI, simak penjelasannya.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi