Pengamat: Pemerintahan Jokowi Mudah Mematahkan Tuntutan KAMI
"Jika tidak, semua tuntutan tersebut hanya menjadi utopia atau angan-angan belaka," ujar direktur eksekutif EmrusCorner itu.
Sisi lain, Emrus melihat ada yang menarik saat deklarasi KAMI tersebut.
Menurutnya di satu sisi, KAMI menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19.
"Padahal, di sisi lain pada acara deklarasi banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diberitakan salah satu televisi swasta terkemuka di Indonesia," kata dia.
Lebih lanjut Emrus mengatakan KAMI juga menuntut penyelenggara negara tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti-Pancasila.
Harusnya, kata dia, tuntutan ini disertai fakta, data dan bukti yang kuat dan valid tentang adanya kemungkinan bangkitnya komunisme.
"Sehingga KAMI bisa mengatakan bahwa selesai deklarasi ini, kami akan laporkan ke penegak hukum. Karena itu, tuntutan ini sangat lemah," kata dia. (boy/jpnn)
Menurut pengamat politik yang satu ini, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya gampang mematahkan tuntutan KAMI, simak penjelasannya.
Redaktur & Reporter : Boy
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi