Pengamat: Penerapan Sertifikit Tanah Elektronik di Pesisir Bisa Berisiko

Selasa, 16 Februari 2021 – 21:10 WIB

Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah bagi warga Babel, Kamis (14/3). Sertifikat elektronik berisiko diterapkan di wilayah pesisir. Ilustrasi. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

Untuk itu, ujar dia, BPN pusat dan daerah harus benar-benar menyiapkan sistem dan perangkat yang utuh, sehingga tercipta sistem yang matang.

Baca Juga:

Kementerian ATR/BPN Komitmen Perhatikan Masyarakat Adat, Hingga Pegawai BPN Papua Barat

Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti peretasan, bocor, atau duplikasi data.

"BPN juga harus memperhatikan keamanan sistem sibernya untuk menghindari kebocoran data, duplikasi atau ketidaksinkronan maupun pemalsuan data," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menanggapi kontroversi pergantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik (Sertifikat-el) yang tengah menjadi kontroversi pada masyarakat.

Sofyan Djalil menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat.

Menurut Sofyan, sebagian masyarakat salah paham terkait pergantian sertifikat elektronik ini.

"BPN tidak akan pernah menarik sertifikat. Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik," kata Sofyan dalam webinar yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN secara virtual, Kamis (4/2).(antara/jpnn)