Pengamat: Pengesahan RUU TNI Jadi Warning Bahaya Deligitimasi Kekuasaan Pemerintahan Prabowo

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli mengingatkan banyak pihak menentang revisi payung hukum itu bukan karena ingin membatasi peran TNI, tetapi karena khawatir akan kembali pada masa lalu ketika militer begitu dominan dalam pemerintahan sipil.

Untuk itu, dia meminta Presiden Prabowo cermat dalam membaca situasi tersebut. Jika salah langkah, bukan hanya kebijakan ini yang akan dipersoalkan, tetapi juga kepemimpinannya secara keseluruhan.

"Di Senayan, RUU ini memang sudah diajukan sejak era Presiden Jokowi. Namun, mengapa baru sekarang muncul gelombang penolakan besar? Mengapa ketika Polri masih banyak ditempatkan di lembaga negara, tidak ada protes sebesar ini? Ada indikasi bahwa ada pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mendelegitimasi kepemimpinan Prabowo," ucapnya.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli berpandangan di situasi politik yang dinamis seperti seksrang, muncul spekulasi bahwa ada gerakan di balik layar untuk menggoyang kekuasaan Presiden Prabowo. Bisa jadi, kata dia, keputusan merevisi UU TNI adalah permainan elite politik dan intelijen tertentu yang ingin menciptakan instabilitas di awal pemerintahannya.

"Prabowo harus berhati-hati dalam membaca situasi ini. Jangan sampai kebijakan yang terlihat kecil justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan politiknya," kata dia.

"Orang-orang di sekelilingnya, terutama yang berada di sektor intelijen dan keamanan, harus cakap dan loyal. Salah strategi bisa membuat citranya jatuh lebih cepat dari yang dibayangkan," ujarnya.

Pieter Zulkifli berharap ke depan Presiden Prabowo bisa lebih cerdik dalam mengelola isu. Dia memberikan sejumlah langkah yang bisa dilakukan Prabowo dalam menangani polemik UU TNI.

"Pertama, bisa mengevaluasi UU TNI itu jika memang ada celah yang berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi," kata dia.