Pengamat Pertanian Sebut Impor Beras Langkah yang Tepat
Menanggapi efektivitas Bapanas dalam mengatur volume impor, Khudori menyebut tugas Bapanas yakni membuat, mengoordinasikan, dan merumuskan kebijakan serta melaksanakannya sesuai Perpres No. 66/2021.
Sebagai contoh, pada 2024 Bulog ditugaskan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta rumah tangga, dengan setiap rumah tangga mendapatkan 10 kilogram beras.
"Bapanas sebagai regulator hanya perlu mengawasi agar penyaluran beras tidak terlambat sampai ke masyarakat," katanya.
Khudori menambahkan, peran Bulog sebagai operator sangat penting dalam memastikan beras sampai ke masyarakat tepat waktu.
"Jika distribusi beras melebihi empat bulan, kualitas beras bisa menurun sehingga distribusi harus dikawal dengan baik," katanya.
Mengenai perhatian Bapanas terhadap kesejahteraan petani, terutama dalam regulasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, Khudori tidak ada masalah.
Sebab HPP telah disesuaikan sebanyak dua kali walaupun penyesuaian HPP gabah terlambat.
"Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Inpres No. 5 tahun 2015 menetapkan harga HPP gabah. Baru penyesuaian terjadi pada 2020. Tahun ini ada penyesuaian juga. Ini bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang selalu di atas 100. Surplus produksi yang dijual petani. Ini menunjukkan yang diterima petani lebih besar. Di era Bapanas NTP dijaga di atas 100. Sebelumnya selalu di bawah 100," katanya.
Pengamat pertanian Khudori menilai langkah pemerintah mengambil kebijakan impor beras merupakan langkah yang tepat.
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK Selidiki Skandal Demurrage, Pakar: Pengamanan Bukti Mudahkan Penetapkan Tersangka
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras
- KPK Didorong Segera Tetapkan Tersangka Skandal Demurrage Rp 294 Miliar