Pengamat Politik: Memang Parah dan Memprihatinkan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, tak sinkronnya sejumlah kebijakan para menteri di era kepemimpinan Presiden Jokowi jilid dua, sangat memprihatinkan.
Menurut Ari, ketidaksinkronan itu menimbulkan kesan masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
"Soal tidak sinkronnya kebijakan antarkementerian di kabinet Jokowi jilid ke dua ini memang parah dan memprihatinkan," ujar Ari kepada jpnn.com, Kamis (14/5).
Ari kemudian mempertanyakan fungsi kementerian koordinator yang membawahi kementerian teknis di bawahnya.
"Kenapa hal seperti ini terjadi? Seharusnya kebijakan di tingkat pelaksanaan di lapangan sebelum dieksekusi, dibahas bersama-sama agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat bawah," ucapnya.
Pembimbing program doktoral di Universitas Padjajaran ini mencontohkan kebijakan terkait mudik.
Pemerintah awalnya membolehkan masyarakat untuk mudik.
Kebijakan itu kemudian dikoreksi menjadi dilarang mudik. Kemudian, pelonggaran berupa pembatasan perjalanan.
Ari Junaedi mengomentari masalah koordinasi di jajaran Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi dalam menangani wabah virus corona COVID-19.
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk
- Ditahan KPK, Hasto Minta Lembaga Antikorupsi juga Periksa Keluarga Jokowi
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi