JPNN.com 
Pengamat Politik: Wajar Media Asing Soroti Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Lebih lanjut, dia menjelaskan situasi itu disebabkan karena munculnya politik dinasti.
Dia menegaskan bahwa politik dinasti berbeda dengan politik family.
Dalam demokrasi, family politik diperbolehkan seperti mantan presiden punya anak yang berkarir di politik.
Sementara dinasti politik, seseorang yang berkuasa melawan konstitusi demi memuluskan kepentingan politik keluarga.
Menurut dia, politik dinasti adalah ketika pemimpin di suatu negara mendistribusikan kekuasan dan kemakmuran berpijak pada kedekatan kekeluargaan seperti yang berlangsung pada model monarkhi atau kerajaan dinasti.
Hal ini mengkhawatirkan muncul di Indonesia yang awalnya berjalan melalui proses kandidasi Gibran di MK yang menunjukkan berlangsungnya nepotisme dan pelanggaran etik berat.
“Itulah yang menyebabkan Indonesia mengalami erosi demokrasi. Tentunya ini menjadi meresahkan buat kita,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengingatkan kepada generasi muda dan aktivis prodemokrasi terhadap ancaman nepotisme politik yang terlihat nyata dalam kontestasi Pilpres 2024
Pengamat Politik UNAIR Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menilai wajar apabila demokrasi elektoral di Indonesia mendapat sorotan media asing.
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Konsorsium Jurnalisme Aman Desak Pemerintah Lindungi Kebebasan Pers
- Eks Pimpinan KPK Anggap Pembahasan RUU Kejaksaan, Polri, dan TNI Bermasalah
- Analis Ekonomi Politik Sebut Pemerintahaan Prabowo – Gibran Solid dan Demokrasi Indonesia Baik-baik Saja
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden
.jpeg)
