Pengamat: Proses Persiapan Munas Golkar Sudah Berjalan Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Tuduhan yang menganggap Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak demokratis dinilai tidak berdasar. Mekanisme internal partai yang ketat menjadi jaminan proses demokrasi dalam munas tersebut.
Hal ini disampaikan Pengamat Politik Universitas Malikussaleh Lhoksumawe Teuku Kemal Fasya, Selasa (3/12) menanggapi isu terkait Munas Golkar yang dianggap berjalan tidak demokratis oleh sejumlah pendukung calon.
Kemal mengatakan isu tersebut sangat aneh, mengingat mekanisme yang telah disepakati oleh para pengurus Partai Golkar terkait Munas dan pencalonan ketua umum dilakukan secara terbuka dan secara prosedural cukup demokratis.
"Dalam banyak hal, mekanisme yang mereka lakukan menurut saya cukup baik. Ada kompetisi dan akomodasi berbagai aspirasi, terbukti dengan munculnya sejumlah calon ketua umum yang menantang calon petahana yakni Airlangga. Jadi agak aneh kalau Munas Golkar ini dibilang tidak demokratis," kata Kemal.
Kemal juga menyampaikan Munas kali ini juga tidak diadakan begitu saja, tetapi telah melewati beberapa kegiatan, pembahasan dan kesepakatan, seperti adanya Rapat Pleno dan Rapimnas sebelum Munas berlangsung.
“Mereka memulai dengan berbagai macam pola konvensi atau pola representasi. Ada prosedur yang disepakati terkait pemilihan. Itu wajar. Oleh karena itu, dilihat dari mekanisme yang sudah dijalankan bisa dikatakan Munas Golkar sudah demokratis," ujarnya.
Selain itu Kemal juga mengatakan, untuk saat ini, Airlangga Hartarto adalah pilihan terbaik untuk memimpin Partai Golkar dalam periode lima tahun ke depan.
"Kalau dilihat situasi saat ini, pikiran saya mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari Airlangga. Baik dari segi ketenangan maupun dalam hal menjaga Golkar. Akomodasi yang dibangun oleh Airlangga itu juga, bagi saya yang terbaik,” tambahnya.
Ada prosedur yang disepakati terkait pemilihan. Oleh karena itu, dilihat dari mekanisme yang sudah dijalankan bisa dikatakan Munas Golkar sudah demokratis.
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah
- Timnas Wing Chun Borong 15 Medali, Sampaikan Terima Kasih pada Airlangga
- Menko Airlangga Yakin Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Dicapai