Pengamat Puji Ide Golkar Soal Optimalisasi Anggaran Negara

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kalangan mengapresiasi ide Partai Golkar yang mendorong agar dana optimalisasi diubah prioritasnya, yakni dikembalikan lagi ke pemerintah untuk digunakan sebagai bantalan fiskal. Bahkan jika diperlukan, dana tersebut bisa digunakan untuk mengurangi tekanan utang negara yang besar.

Arah baru kebijakan anggaran ini oleh kalangan pemerhati ekonomi-politik dianggap sebagai perkembangan yang menarik dan positif.

“Wah, kalau betul dilaksanakan, sangat bagus. Belum pernah sebelumnya dilakukan. Inisiatif baru, patut dipuji. Sekitar Rp 25 triliun dana tambahan sebagai fiskal cushion buat pemerintah di saat sulit. Very good,” kata pengamat ekonomi Edbert Gani di Jakarta, Jumat (21/9).

Edbert Gani yang juga Direktur Riset ALX Strategy itu menilai, arah baru kebijakan anggaran yang didorong oleh Partai Golkar ini adalah sebentuk altruisme DPR.

"Kita semua tahu, dana optimalisasi biasanya membuka peluang para politisi untuk mencari fee dari berbagai proyek pemerintah. Sekarang, dengan pengalihan peruntukan dananya, semuanya sekarang diserahkan ke pemerintah untuk bantalan fiskal. Jadi, selain positif buat kebijakan fiskal, arah baru ini juga mengurangi peluang korupsi para politisi DPR," katanya.

Sementara itu, dosen Universitas Paramadina Dr Luthfi Assyaukanie mengatakan, langkah ini bagus untuk penguatan fiskal, dan memberi harapan bahwa kaum politisi partai juga mengikuti dengan aktif naik turun perekonomian bangsa.

“Hal itu juga menjadi salah satu bukti kerjasama yg bagus DPR dan pemerintah dalam soal anggaran. Kita semua tentu senang membaca berita seperti ini. Mengelola dan merencanakan anggaran lebih dua ribu triliun rupiah memang tidak mudah. Karena itu politisi dan pemerintah memang harus saling membantu dan mengontrol," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Luthfi, ide ini juga harus didukung oleh partai-partai politik lain di DPR. "Bagusnya jangan cuma Fraksi Partai Golkar. Ekonomi dunia sedang demam panas. Dampaknya ke Indonesia harus kita amati dengan seksama. Untuk itu, bukan cuma pemerintah, tapi DPR sebagai lembaga harus mengambil peran konstruktif. Ini bukan soal kecil. Nasib rakyat menjadi taruhannya,” katanya.