Pengamat Sarankan Elit PKS Segera Bertobat
Senin, 21 Maret 2011 – 23:03 WIB

Pengamat Sarankan Elit PKS Segera Bertobat
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, meyakini kebenaran laporan Yusuf Supendi ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang dugaan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menerima dana "haram" dari sejumlah negara di Timur Tengah dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Saya yakin itu ada. Kalau BK DPR tidak bisa mengungkapnya, itu lebih karena pendekatan dan pertimbangan bernuansa politis. Tapi yang lebih substansial dari laporan Yusuf Supendi adalah saran tentang perlunya elit PKS segera bertobat," kata Iberamsjah, di Jakarta, Senin (21/3).
Soal benar atau tidaknya laporan itu, lanjut Iberamsjah, sesungguhnya berpulang pada kejujuran para politisi PKS yang mengaku pemeluk Islam yang taat. "Tapi saya yakin, PKS pasti akan membantahnya karena elitnya sangat pintar bersandiwara kejujuran dan moral," kata Iberamsjah.
Dikatakan pula, saran Yusuf Supendi kepada elit PKS agar segera bertobat bisa saja dijadikan prosesi ritual untuk menyongsong Pemilu 2014 mendatang. Sebab kata Iberamsjah, mayoritas anggota DPR termasuk di dalamnya elit PKS telah hidup dalam dunia yang mewah dan glamour.
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, meyakini kebenaran laporan Yusuf Supendi ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan
BERITA TERKAIT
- Soal Program Remaja Bernegara, Wantim NasDem Bicara Pentingnya Pendidikan Politik
- Bertemu Wagub Erwan Setiawan, Bamsoet Dukung Pemekaran Daerah di Jawa Barat
- Anis Matta: Partai Gelora Akan Menjelma Jadi Rumah Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Kader PDIP Wali Kota Semarang Akhirnya Berangkat Retret di Akmil Magelang
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat