Pengamat Sarankan Kepolisian Diposisikan di Bawah Kementerian
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Jeirry Sumampow menyarankan agar pemerintah mengatur posisi Polri saat ini. Menurutnya, ada baiknya bila Polri berada di bawah kementerian.
Jeirry mengatakan, selama ini Polri dengan posisinya yang langsung berada di bawah presiden memangs sering bertindak arogan. Karenanya dengan diposisikan di bawah kementerian, katanya, maka Korps Bhayangkara bisa lebih dikendalikan,
"Kepolisian kan di bawah presiden, tapi kalau kita lihat sekarang enggak bisa dikendalikan presiden juga. Kita harus berpikir menaruh polisi di bawah suatu kementerian," ujar Jeirry dalam diskusi 'Menyongsong Calon Kapolri Baru: Kapolri Bersih atau Kapolri Partai?’ di Jakarta Pusat, Jumat, (6/2).
Jeirry mengungkapkan ide itu menyusul mencuatnya kasus KPK vs Polri serta polemik pencalonan Kapolri. Menurutnya, gerak-gerik petinggi Polri mulai sewenang-wenang dalam polemik dan kasus-kasus itu.
Pria yang juga dikenal sebagai pengamat pemilu itu lantas mengusulkan 3 alternatif kementerian yang bisa membawahi Polri. Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, atau Kemenkopolhukam.
"Sekarang kita lihat arogansi kepolisian. Kalau KPK bisa menetapkan polisi sebagai tersangka kenapa kita (Polri) tidak bisa menetapkan (pimpinan) KPK sebagai tersangka juga? Ini cara enggak baik. Kalau gini terus maka negara bisa hancur," tegas Jeirry.(flo/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik Jeirry Sumampow menyarankan agar pemerintah mengatur posisi Polri saat ini. Menurutnya, ada baiknya bila Polri berada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional