Pengamat Sarankan Poin-Poin Ini Masuk Rekomendasi Pansus Pelindo

Karenanya Fahmi menyarankan Pansus Pelindo II untuk merumuskan sejumlah rekomendasi. Antara lain membatalkan perpanjangan konsesi JICT ke HPH karena telah melanggar UU dan merugikan negara. ”Pansus harus mengembalikan kepemilikan saham di JICT menjadi 100 milik negara, yang sepenuhnya dikelola oleh anak bangsa,” ujar Fahmi.
Fahmi menegaskan, Pansus Pelindo II harus mengungkap pihak-pihak yang membekingi keputusan perpanjangan konsesi untuk HPH di JICT. Yang tak kalah penting, sebutnya, pansus mesti membuat rekomendasi agar kasus-kasus pelanggaran hukum di Pelindo II dibawa ke proses hukum, termasuk dugaan suap maupun praktik beking sehingga Lino selama ini menjadi sosok yang tak tersentuh.
Dan pansus harus menemukanpihak-pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung yang menghalangi proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim,” cetusnya.(ara/JPNN)
JAKARTA - Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhy menyatakan, Panitia Khusus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi