Pengamat Sebut Banyak Periset Ketakutan Melakukan Penelitian Eksploratif dan Bebas

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan praktisi pendidikan Muhammad Nur Rizal menilai kendala sektor riset di Indonesia terletak pada mindset, anggaran dan kapasitas pengelolaannya.

Selama ini, budaya riset di dunia kampus terhalang oleh penerjemahan definisi korupsi itu sendiri. Siapa saja baik perseorangan maupun lembaga negara yang berpotensi merugikan uang negara bisa dimasukkan sebagai delik korupsi.

“Kalau ingin merencanakan riset tetapi pada kenyataannya tidak sesuai target yang direncanakan maka dapat dikategorikan delik korupsi," kata Nur Rizal dalam pesan tertulisnya, Minggu (2/5).

Hal tersebut, lanjutnya, membuat mandeg karena para periset ketakutan dan tidak tertarik melakukan kajian riset yang bersifat eksploratif dan bebas.

Karena itu diperlukan koordinasi dan supervise antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristekdikti) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasinya.

"Penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek merupakan suatu tantangan bagi Mas Menteri Nadiem Makarim," ujar Nur Rizal.

Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini mengungkapkan, tantangan utama lainnya adalah dana riset Indonesia saat ini sangat kecil seperti disampaikan kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) terdahulu Bambang Brojonegoro, baru 0,25% dari PDB.

Alokasi ini berbeda jauh dari negara-negara maju sebesar sekitar 2%. Bahkan negara tetangga seperti Vietnam sudah mengalokasikan sebesar 0,44% – 0,45%, Thailand 0,78% dan Malaysia 1,3% dari PDB.